Hari Kesehatan Sedunia, Intip Perjuangan Perawat di Wilayah Terpencil

 Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) Agus Setiawan berbicara soal Hari Kesehatan Sedunia (Rieska Virdhani/JawaPos.com)


Indonesia memiliki wilayah negara yang sangat luas. Ini menjadi tantangan bagi siapapun pemimpin dan pemerintah daerah dalam memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Sesuai tema Hari Kesehatan Sedunia tahun 2018, Universal Health Coverage, layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil 3T (terdepan, terluar, tertinggal) harus jadi perhatian semua pihak.


Perjuangan tenaga kesehatan di wilayah ini tentu tak mudah, baik dokter ataupun perawat. Hal ini masih menjadi tantangan untuk memperjuangkam akses layanan bagi masyarakat di sana.

"Saat saya melakukan riset di Kalimantan Timur dan pulau 3T, saya melihat perawat punya peran besar untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi," tegas Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI) Agus Setiawan kepada JawaPos.com baru-baru ini.

Secara nasional, kata Iwan, sapaannya, Angka Kematian Ibu dan Bayi memang turun, akan tetapi terjadi disparitas yang sangat tinggi. Ada angka-angka di daerah terpencil 3T angka kematian Ibu dan Bayi masih tinggi.

"Ini karena akses masyarakat di sana masih susah. Ke puskesmas saja misalnya oke gratis, tetapi akses ke sama harus sewa boat bayar Rp 750 ribu. Ada perawat pun tugas di desa," ujar Iwan.

Karena itu, di DKI Jakarta saat ini mewacanakan 1 RW 1 perawat. Ada pula program di Sulawesi Tenggara di mana 1 desa 1 perawat.

"Kami sudah punya nursing center sebagai pilot project juga di Depok. Sehingga perawat turun ke rumah-rumah mengecek keluarga berisiko secara kesehatan dengan melihat petanya," papar Iwan.

Sebab, lanjutnya, perawat tak bisa hanya berpangku tangan menunggu pasien datang ke Puskesmas. Akan tetapi perawat juga harus menjangkau masyarakat agar angka kunjungan pasien ke Puskesmas karena sakit bisa ditekan.

Perjuangan perawat di daerah terpencil juga seringkali melatih masyarakat menjadi kader kesehatan menolong warga yang sakit. Jikapun ada dokter, itupun tak setiap hari.

"Maka kami mendorong perawat Indonesia untuk berperan serta mendukung Universal Health Coverage dalam tantangan ketimpangan distribusi tenaga yang masih terjadi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin secara berkualitas," tegas Iwan.


Source: https://www.jawapos.com/

 

NU Medical Center releases report on the condition of rural health care

A 2018 rural health-care workforce report issued by the University of Nebraska Medical Center reveals that there has been an 11 percent increase in the number of physicians in the state over the last 10 years.

However, the report noted, there are still 13 counties that still do not have a primary care physician.

This and other key findings of the study appear in the 64-page report, "The Status of the Healthcare Workforce in the State of Nebraska."

Rural service not must for doctors now


Hyderabad: Giving its nod to the much-awaited demand of the medicine Post Graduate students, the State Legislative Assembly on Saturday did away with the compulsory rural practice clause for the purpose of registering as the medical practitioners.

Moving the Bill in the Assembly, Health Minister Dr C Laxma Reddy said similar conditions imposed for MBBS degree holders were also lifted as the one-year compulsory rural service failed to achieve its objective.

Responding to BJP floor leader G Kishan Reddy, TDP MLA S Veeraiah and others' views, the Health Minister said the rural service condition was imposed to ensure medical care by qualified doctors to the rural people. But, they have not been showing interest to work in the rural areas.

Moreover, states across the country have removed such provisions as it failed to fulfil the intended objective.
However, the Medical Council of India (MCI) incorporated a new provision of making one year of service mandatory for registration as a medical practitioner.

Hence, there would not be any problem in removing the provision in the State Act. Further, the government is also contemplating providing a 30 per cent additional increase in the emoluments of those who have completed their graduation basing on the NEET ranks.

Also, he said the government has been taking necessary steps to attract doctors to the government service, he said adding that the government has already given its nod for recruiting 2,673 doctors. The Assembly also gave its nod to the two amendments to the Telangana Advocates Clerks' Welfare Fund Bill, increasing the contribution and other benefits to the Advocate Clerks and their kith and kin.

Further, a bill to amend the Telangana Assigned Lands (Prohibition of Transfers) Act was also passed. Besides, the House gave its approval to the demands for grants to home, labour and employment, housing, law and endowments, forest and environment, industries and commerce, information technology and communications, public enterprises, Scheduled Tribe Development, tourism, and culture departments.


-- Source >> --

Layani Kesehatan, Yayasan Dokter Pedulu Bakal Berkeliling Di Sentani


Yayasan Dokter Peduli (YDP) akan bermitra dengan polisi air dari Polda Papua, untuk berkeliling melayani kesehatan warga yang berdomisili di kampung sereh, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan danau Sentani.

Ketua Harian Yayasan Dokter Peduli Kiman Karel di Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu, mengemukakan kini pihaknya bermitra dengan Polair untuk melakukan pelayanan kesehatan keliling kepada warga yang berdomisili disekitar Kampung Komba, lebih pada warga yang bermukim disekitar danau Sentani.

Program pelayanan kesehatan yang dilakukan terutama pada program penyakit tuberkulosis (TB).

Program ini lebih difokuskan pada penyuluhan-penyuluhan kader-kader dari masyarakat kampung setempat.

Kiman menjelasakan, yayasan yang dipimpinnya juga akan melakukan pencatatan dan bagimana cara memakan obat TB yang benar sehingga penyembuhan penyakit itu bisa menyeluruh.

"Semua kampung yang ada di sekitar danau Sentani khusus di sekitar komba akan layani kesehatannya, jadi kami bermitra dengan Polair Polda Papua untuk melayani kesehatan warga," katanya.

Seluruh kampung yang ada di sekitar kawasan itu akan dilayani kesehatannya, ada tujuh kampung dan semua kampung akan dilayani.

Menurut dia, tenaga medis akan berputar untuk melayani kesehatan warga disetiap kampung, tidak hanya satu medis saja tetapi tim tenaga medis yang akan keliling dan melakukan pelayanan kesehatan.

"Kami akan jemput bola, tim akan turun langsung ke kampung-kampung untuk melayani kesehatan warga terutama penyakit TB, dan itu yang akan kita lakukan," ujarnya.

Ia menambahkan, pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak hanya penyakit TB, penyakit lainnya juga dilayani.


-- Sumber >> --

 

Dokter Palsu, Resep Palsu, dan Produk Abal-abal

Ilustrasi.(THINKSTOCK)


KEKACAUAN dalam pelayanan kesehatan semakin merebak. Melalui tulisan ini, saya tidak menyoroti pelayanan kesehatan oleh dokter melalui BPJS yang masih kerap mengundang kontroversi dan masalah. Saya juga tidak menyoroti arogansi sebagian penguasa di beberapa daerah terhadap dokter.

Saya khusus ingin menyoroti pelayanan kesehatan yang lebih berakibat buruk karena dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak berkompeten.

Masalahnya, praktek seperti itu terus berlangsung, bahkan seolah dibiarkan merajalela. Ke mana mereka yang seharusnya bertanggung jawab menindak praktek yang melanggar hukum itu?

Dokter palsu

Beberapa hari terakhir ini media sosial heboh memberitakan seorang perempuan nekat mengaku sebagai dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) dan berpraktik di sebuah klinik di Jakarta dengan alamat Pluit Permai Raya.

Sebelumnya ada dokter yang pernah bekerja di klinik itu, tetapi segera minta berhenti karena curiga perempuan itu hanyalah penipu yang mengaku sebagai dokter.

Aneh sekali. Bagaimana mungkin klinik itu mendapat izin dan bagaimana mungkin dokter penipu itu bebas berpraktik, bahkan di tengah kota Jakarta?

Kalau dokter gadungan berpraktik jauh di pedalaman, mungkin semua orang tidak tahu. Tetapi ini di tengah kota Jakarta, di depan mata penguasa terkait?

Setelah berita itu merebak, laporan lain bermunculan dengan menyebut nama klinik lain, juga di Jakarta dengan dokter palsunya.

Resep palsu

Kejadian lain yang tak kalah mengerikan ialah beredarnya resep obat keras yang ditulis oleh seorang tukang pijat tulang di Mojokerto Jawa Timur. Walaupun cara penulisan resepnya salah, tetapi dengan mudah disimpulkan dia telah melanggar hukum. Mengapa?

Pertama, dia tidak berhak melakukan itu. Kedua, perbuatannya dapat menimbulkan akibat buruk bagi penggunanya. Lebih jauh lagi, kalau ada apotek yang bersedia menjual obat sesuai resep abal-abal itu, maka apotek itu juga terseret melanggar hukum. Entah sudah berapa lama praktek itu berlangsung.

Produk abal-abal

Masalah lain yang semakin mencemaskan ialah semakin maraknya iklan produk kesehatan di media massa, khususnya televisi.

Berbagai produk yang diiklankan dapat menyembuhkan berbagai penyakit dibiarkan bebas berkeliaran. Mana pengawasan pihak terkait? Mana tanggungjawabmu? Akan dibiarkankah masyarakat yang tidak mengerti menjadi korban?

Lebih menyedihkan lagi ada dokter yang terlibat dalam penayangan iklan bodoh seperti itu. Di mana nurani dokter itu? Di mana etika profesi dokter itu? Masihkah dokter itu bermoral?

Hal lain yang harus kita kritisi adalah semakin meluas beredarnya produk yang terdaftar sebagai suplemen dan herbal, bahkan yang dikonsumsi oleh anak-anak.

Beberapa penelitian telah dilakukan, yang menunjukkan beberapa produk suplemen dan herbal ternyata mengandung bahan yang seharusnya tidak boleh digunakan dengan bebas. Penggunaan secara bebas oleh siapapun dapat menimbulkan akibat buruk.

Tanda registrasi BPOM kerap kali disalahgunakan oleh penjual produk terkait, seolah nomor registrasi berarti BPOM telah menyetujui manfaat dan keamanan produk. Perlu diketahui, akibat buruk yang timbul tidak harus terjadi segera atau langsung mengakibatkan kematian. Tetapi akibat buruk dapat terjadi perlahan sehingga penipu dan juga pengguna mungkin tidak menyadari bahwa itulah akibatnya.

Harus ditindak

Masalah yang lebih mendasar, mengapa seolah dibiarkan?

Sulit menyatakan pihak terkait tidak mengetahui karena tidak ada laporan masyarakat. Ini bukan masalah laporan masyarakat, melainkan masalah tanggungjawab penguasa yang digaji oleh uang rakyat.

Sudah saatnya pihak terkait dengan masalah itu segera turun tangan. Bukan alasan lagi berdalih "tidak ada laporan masyarakat". Menunggu adanya laporan masyarakat, sama saja dengan menunggu semakin banyak korban berjatuhan.


Sumber: https://megapolitan.kompas.com/

 

Rural hospital shutdowns force communities to take care of their own

Crystal Harris was at her Virginia home one winter afternoon when she received a 911 call.


As an unpaid volunteer of the Smith River Rescue Squad in Woolwine, a small town located in northern Patrick County, Harris needed to drop what she was doing and head to the nearest ambulance station, a trip that normally takes about 10 minutes.

"Then you would respond to the house, which could take anywhere around 15 minutes," Harris, the captain for advanced life support on the squad, told CNBC. If necessary, the rescue team would then take the patient to the nearest hospital, about 45 minutes to one hour east in Martinsville.

Web terkait

WEBSITE MANAJEMEN

 

WEBSITE ISU PRIORITAS
CHPMmrs barumanpel2mbiayakes barupenkedokk bencanakiadeskesmutupel2dii