Ini Zamannya Dokter “Spesialis Kota”!

Posted in Berita

Share

Ketimpangan pelayanan kesehatan di kota dan desa semakin terlihat jelas. Tak hanya soal fasilitas dan pelayanan, dari segi jumlah dokter pun kondisinya jauh berbeda. Mungkin inilah yang dinamakan zamannya dokter "spesialis kota". Zaman ketika dokter hanya mau mengabdi di kota, bukan di desa atau pelosok. Berikut laporannya!


Orang desa tidak boleh sakit. Karena para dokter kini ramai-ramai pindah ke kota. Hanya sedikit yang bertahan di daerah. Minimnya sarana kesehatan dan penghasilan yang didapat seadanya, membuat mereka memilih ibu kota. Dampaknya, terjadi ketimpangan jumlah dokter di ibu kota dengan kabupaten di NTB.

Dinas Kesehatan Provinsi NTB mencatat, rasio jumlah dokter dengan penduduk tidak seimbang. Hampir semua daerah kekurangan tenaga dokter. Kecuali Kota Mataram.

Baca Juga :

Posts not found
Ibu kota dengan jumlah penduduk 459.314 jiwa itu, memiliki dokter hingga 400 orang. Berbanding terbalik dengan Lombok Timur yang memiliki 1,3 juta penduduk hanya memiliki 67 orang dokter. Artinya, di daerah asal Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi ini, satu dokter rata-rata harus menangani 19 Ribu warga atau pasien.

Dari 67 dokter yang ada di Lombok Timur, 42 dokter berstatus PNS dan 25 tenaga kontrak. Sedangkan

Dokter spesialisnya hanya 29 orang dengan 14 kelompok spesialisasi. "Kalau dilihat dari kebutuhan pelayan dan jumlah penduduk, kita masih sangat kurang," kata Direktur RSUD R Soedjono Selong dr Karsito.

Sayangnya, keinginan menambah tenaga dokter spesialis tidak didukung oleh kemauan para dokter untuk mengabdi di Gumi Patuh Karya. "Pada 2015 lalu, kami dapat jatah satu formasi untuk dokter spesialis radiologi. Tapi sayangnya nggak ada yang melamar," beber Alfi.

Setiap tahun Karsito megaku pihak RSUD Selong berupaya melakukan perekrutan dokter spesialis baru. Baik dengan cara menyekolahkan dokter umum maupun mencari dokter yang sudah siap kerja. Hanya saja ini pihak RSUD Selong saat ini baru mendapatkan tiga dokter spesialis tenaga kontrak.

Minimnya minat dokter spesialis untuk bekerja di Lotim dinilai akibat dari persoalan kesejahteraan. Dimana, khusus insentif tenaga dokter spesialis di Lotim masih kalah jauh dibanding dengan daerah lain seperti RSUD Kota Mataram, Lombok Utara hingga Kabupaten Sumbawa Barat.

"Kalau RSUD Lombok Utara kami hanya mampu memberikan insentif setengahnya dibandingkan di sana. Mungkin untuk menambah daya tarik makanya mereka berani berikan insentif lebih. Begitu juga dengan KSB sampai Rp 30 juta per bulan untuk insentifnya saja," beber Karsito.

Sementara di RSUD Selong, pemerintah Lombok Timur (Lotim) hanya mampu membayar tenaga kontrak daerah dengan insentif Rp 10 juta per bulan dan gaji Rp 3,5 juta per bulan. Sedangkan honor disesuaikan dengan pendapatan dikurangi biaya pelayan di rumah sakit.

Sehingga, Karsito mengaku diperlukan adanya standar dari pemerintah pusat. Dimana ia berharap insentif untuk tenaga spesialis bisa mencapai Rp 30 juta per bulan. "Seperti di Pangandaran saat pengumuman rekrutmen diberitahukan kalau insentifnya 30 juta per bulan," terang pria yang juga menjadi dokter spesialis dalam tersebut.

Kondisi di Loteng

Kondisi serupa juga terjadi di kabupaten lain di NTB. Setali tiga uang dengan Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah juga kekurangan jumlah dokter dan fasilitas kesehatan. Saat ini, jumlah dokter spesialis di Loteng hanya 14 orang. "Seharusnya standar rumah sakit tipe C, jumlah dokter spesialisnya 20-25 orang," kata Direktur RSUD Praya Muzakir Langkir.

Kondisi seperti itu membuat RSUD Praya sulit naik kelas menjadi tipe B. selain dokter, persoalan infrastruktur, fasilitas alat kesehatan, dan obat-obatan juga masih sangat terbatas.

Sampai saat ini, Loteng belum memiliki dokter spesialis bedah saraf, rahabilitasi medik, onkologi, ortopedi, dan dokter spesialis jantung. Namun, Loteng dijanjikan akan ada tambahan empat dokter spesialis di Januari-Februari tahun 2018.

"Tambahannya dokter spesialis kulit, kandungan, penyakit dalam dan dokter spesialis saraf," ungkapnya.

Empat dokter spesialis itu akan dikontrak dengan iming-iming insentif yang fantastis. Mereka menerima sebesar Rp 5 juta per bulan, per orang. Kemudian, tunjangan dan jasa pelayanan antara Rp 15 juta-Rp 20 juta. Sehingga, total yang diterima sebesar Rp 20 juta- Rp 25 juta per bulan, per orangnya.

Bahkan di tahun 2018 mendatang, semua dokter spesialis akan dinaikkan gajinya sebesar 100 persen. Dari yang semula Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta per bulan.

"Anggarannya sudah tersedia di Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) rumah sakit, ditambah bantuan anggaran dari Pemkab," bebernya.

Kebijakan menaikkan gaji dokter spesialis itu terpaksa dilakukan agar mereka tetap betah di RSUD Praya, jangan sampai pindah kemana-mana. Karena, beberapa hari lalu, ada beberapa rumah sakit di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang menawarkan insentif Rp 20 juta per bulan. Kemudian, di Kabupaten Sumbawa Rp 30 juta per bulan. Belum lagi, Kota Mataram.

Persaingan penawaran insentif itulah, yang membuat pihaknya mau tidak mau harus menyesuaikan. Tapi, kalau dengan Kota Mataram, kata Langkir sulit tersaingi. "Kalau ukuran tipe C, Alhamdulillah alat kesehatan dan obat-obatan lengkap," ujarnya.

Selain dokter spesialis, tambah Langkir, pelayanan kesehatan juga diberikan para dokter umum sebanyak 22 orang, bidan 70 orang, dan perawat 200 orang. Ada yang berstatus PNS, kontrak BLUD, dan magang.

Nasib yang sama menimpa 230 unit pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput. Dari 28 Puskemas, 94 Puskemas Pembantu (Pustu), dan 111 Polindes, di 139 desa/kelurahan di 12 kecamatan di seluruh Loteng, satu pun tidak memiliki dokter spesialis. Kecuali, dokter umum dan dokter gigi saja.

"Untuk dokter umum, sebanyak 31 orang. Sedangkan, dokter gigi 11 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng H Omdah.

Sedangkan bidan, lanjut Omdah sebanyak 200 orang dan perawat 600 orang. Lalu, dibantu 8.500 orang kader posyandu.

Kondisi di Lobar

Di Kabupaten Lombok Barat, kondisinya tidak lebih baik. Kekurangan jumlah dokter spesialis juga terjadi. Sampai saat ini, Lobar hanya memiliki 17 dokter spesialis.

Direktur RSUD Tripat Gerung drg Arbain Ishak mengatakan, jumlah dokter spesialis PNS di rumah sakit itu hanya 17 orang. Idealnya, pelayanan minimal ditangani oleh tiga orang dokter setiap poliklinik. "Di sini, satu poli klinik berisi satu orang dokter," keluhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lobar Rahman Sahnan Putra menuturkan, kebutuhan dokter spesialis sangat tergantung pada tipe rumah sakit. "Di RSUD Gerung untuk mengembangkan pelayanan, dia bisa merekrut sekitar delapan hingga sebelas dokter spesialis baru," terangnya.

Kondisi di KLU

Sementara di Kabupaten Lombok Utara, hanya ada 12 dokter spesialis. Tiga dokter spesialis penyakit dalam, satu dokter spesialis mata, tiga dokter spesialis obgyn (kandungan, Red), dua dokter spesialis anastesi, dokter spesialis anak, bedah, dan saraf.

"Sebelumnya ada 10 kemudian ditambah masing-masing satu dokter spesialis anastesi dan obgyn," kata Direktur RSUD Tanjung H Lalu Bahrudin.

Menurut Bahrudin, melihat ketersediaan dokter spesialis yang ada saat ini, pihaknya masih membutuhkan beberapa dokter spesialis lagi. Khususnya dokter spesialis yang memang belum ada di RSUD seperti dokter spesialis THT dan dokter spesialis jiwa. "Desember ini rencananya kita tambah dokter spesialis yang dua ini," ungkapnya.

Sementara itu, pihaknya juga berencana menambah satu dokter sub spesialis yakni urolog. Sedangkan untuk dokter spesialis yang sudah ada, pihaknya juga akan melakukan penambahan lagi khusus untuk dokter yang sangat dibutuhkan misalnya dokter spesialis bedah.

"Dokter spesialis bedah ini harus ada dua. Karena jika satu dokter sedang ada pasien, yang satu bisa standby di poli," tandasnya.

Dampak Kurangnya Dokter

Kurangnya tenaga dokter dan fasilitas kesehatan di sejumlah kabupaten iniberdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Antrean panjang pasien seakan menjadi hal biasa di unit-unit pelayanan kesehatan. Termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Rentang waktu penanganan pasien juga menjadi lambat, hingga masa tunggu operasi yang berminggu-minggu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi mengakui banyak rumah sakit di NTB kekurangan dokter spesialis. Tetapi Kementerian Kesehatan sudah mewajibkan semua rumah sakit memiliki dokter spesialis. Sehingga beberapa rumah sakit yang tadinya tidak memiliki dokter spesialis, kini sudah ada. Seperti RS Manambai Bima, RS Dompu, RS Lombok Barat, dan KLU.

Selain itu, dalam waktu dekat juga ada beberapa rumah sakit yang akan diberikan dokter spesialis, seperti RS Sondosia Bima. Tim sudah turun mengecek kondisi rumah sakit, dan disetujui untuk menempatkan dua dokter yakni spesialis penyakit anak dan penyakit dalam.

"Memang belum merata tetapi ini upaya pemerintah untuk meratakan layanan (dokter) spesialis," kata Nurhandini.


Sumber: http://www.lombokpost.net/2017/11/01/ini-zamannya-dokter-spesialis-kota/

Web terkait

WEBSITE MANAJEMEN

 

WEBSITE ISU PRIORITAS
CHPMmrs barumanpel2mbiayakes barupenkedokk bencanakiadeskesmutupel2dii