Kebijakan Retensi Bagi Dokter dan Dokter Spesialis Agar Kerasan di Daerah Sulit dan Kemungkinan Membentuk Asosiasi Dokter di Daerah Sulit

Posted in agenda

Share

 PENGANTAR

Dalam era BPJS, kebijakan untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil merupakan satu keharusan. Tanpa ada akses, pencapaian Unversa Coveraga hanya berlaku di atas kertas.

Masalah Sumber Daya Manusia kesehatan merupakan factor penghambat besar dalam mengembangkan akses di daerah sulit. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan dokter dan dokter spesialis di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah kurang diminati. Penyebaran dokter dan dokter spesialis tidak merata, karena sebagian besar bekerja di daerah dengan penduduk yang padat, terutama di Pulau Jawa.

Minat dokter dan dokter spesialis untuk bekerja di daerah terpencil sangat kurang. Jikapun dokter atau dokter spesialis berkenan untuk bekerja di daerah remote tersebut, maka jangka waktu kerjanya pun sangat singkat. Tingkat retensi dokter dan dokter spesialis bekerja di daerah terpencil sangat rendah.

WHO tahun 2010 telah menganjurkan berbagai model pendistribusian tenaga kesehatan ke daerah rural agar dapat diterapkan untuk mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan. Anjuran tersebut dikembangkan berdasarkan berbagai masukan dan evidence yang di dapatkan dari berbagai negara yang mengalami maldistribusi tenaga kesehatan. Berbagai model tersebut diantaranya: memilih mahasiswa/pelajar yang siap ditempatkan di daerah rural, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah rural, membangun program magang di daerah rural, sampai dengan pengiriman tenaga berbasis tim ke daerah rural.

Apakah anjuran tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Pada dasarnya Indonesia telah memiliki berbagai model distribusi tenaga kesehatan. Model tersebut sejatinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di daerah rural. Namun demikian, implementasi dari model tersebut mengalami kendala di lapangan oleh karena adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa tidak harmonisnya kebijakan dan regulasi yang berlaku di lapangan. Hambatan berikutnya adalah adanya standar yang tinggi, yang diterapkan oleh Asosiasi Profesi, untuk pendidikan bagi kelompok profesional tertentu. Kemudian terdapat pula hambatan non teknis, seperti misalnya: mangkirnya tenaga kesehatan, tidak kembalinya tenaga kesehatan ke daerah rural, lambatnya insentif oleh karena sistem komunikasi yang terbatas, dan kurang menariknya kompensasi immaterial bagi tenaga kesehatan di daerah rural.

Faktanya, sampai hari ini tenaga kesehatan di Indonesia masih menumpuk di daerah urban. Mengapa hal ini dapat terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih menggunakan pendekatan satu kebijakan untuk semua area. Padahal, pada kenyataannya, situasi di daerah DTPK, DBK, dan DKDm sangat berbeda dengan darah lainnya. Daerah DTPK, DBK, dan DKDm memerlukan dukungan kebijakan yang khusus, agar semua regulasi, standar operasional, sampai dengan penilaian kinerja dapat secara spesifik bernuansa daerah DTPK, DBK, dan DKDm. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa rule of the game untuk daerah DTPK, DBK, dan DKDm seharusnya tidak sama dengan daerah yang normal.

Kebijakan untuk pengembangan akses dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan pendidikan kedokteran dan kebijakan di pelayanan. Kedua kebijakan tersebut seharusnya bersifat sinergis. Tujuan kebijakan di atas diharapkan dapat meningkatkan retensi dan rasa krasan/betah/nyaman tenaga dokter di daerah sulit.

Salah satu program inovasi yang dilakukan adalah penerimaan mahasiwa kedokteran Nias pada tahun 2008, serta program Sister Hospital NTT yangh dimulai pada tahun 2010. Kedua program tersebut berusaha untuk menerapkan kebijakan afirmatif dalam penerimaan mahasiswa kedokteran dan spesialis. Pada tahun 2013, kedua program tersebut akan dibahas untuk dipelajari kemungkinan pengembangannya.

Salah satu hal penting dalam kebijakan retensi dokter spesialis adalah perlu dipertimbangkan untuk membentuk asosiasi dokter di daerah sulit. Di Australia, sudah lama ada perhimpunan dokter yang bekerja di daerah sulit. Asosiasi ini mengelola mekanisme kontinyuitas pelayanan, training yang spesifik untuk daerah sulit, sampai dengan mempersiapkan dukungan untuk anggota keluarga. Keberadaan asosiasi ini sangat membantu pemerintah untuk menjaga ketersediaan pelayanan di daerah sulit.

kesimpulanKesimpulan Seminar Kebijakan Retensi dan dukungan pada Dokter dan dokter spesialis agar betah di daerah terpencil

  1. Berbagai konsep kebijakan untuk distribusi dan retensi dokter telah dibahas. Indonesia belum maksimal dalam menetapkan kebijakan retensi. Masih ada banyak peluang untuk pengembangan kebijakan retensi.
  2. Testimoni dokter di Kabupaten Jayawijaya (Lembah Baliem), Kabupaten Panai, dan RS Ende di NTT menunjukkan perlunya motivasi khusus untuk menjadi dokter/dokter spesialis di daerah terpencil.
  3. Penelitian menunjukkan berbagai ciri yang perlu dimiliki oleh dokter untuk bekerja di daerah sulit.
  4. Dokter di daerah sulit perlu support pengembangan Ilmu berbasis jarak-jauh. Dalam hal support ilmu, kondisi ideal adalah perlunya teknologi internet dengan daya minimal 516Kb untuk menyebarkan berbagai ilmu ke daerah sulit. Teknologi ini dapat berupa Speedy Telkom atau VSAT.
  5. Perhimpunan Profesi (IDI, IDAI, dan PAPDI) siap untuk mendukung pengembangan CME melalui program jarak jauh (online)
  6. Support Insentif : Para pembicara dari propinsi Fiskal Kuat (Kalimantan Timur), dan Propinsi Fiskal lemah (NTT) telah memberikan gambaran mengenai support finansial yang cukup untuk hidup di daerah sulit.
  7. Support untuk kehidupan Sosial : Pembentukan forum komunikasi Dokter Rural Indonesia. Kemudian akan dikembangkan dan didukung sementara oleh KMPK FK UGM. Website www.dokter-ruralindonesia.net, akan memuat berita-berita tentang kehidupan dokter di daerah terpencil, Travel Agent dan hotel untuk pengaturan mobilitas, informasi mengenai Boarding School, kegiatan CME yang terkait dengan ikatan profesi, pengembangan ilmu, dan lain-lain.
  8. Pengembangan telemedicine dan teleconference untuk Sister Hospital di NTT. Hal ini dilakukan dalam usaha mengurangi kematian neonatal di RS. Selain itu, akan dilakukan penguatan telemedicine dengan dukungan dari University of Umea Swedia.

Web terkait

WEBSITE MANAJEMEN

 

WEBSITE ISU PRIORITAS
CHPMmrs barumanpel2mbiayakes barupenkedokk bencanakiadeskesmutupel2dii