UI Kirim Dokter, Akademisi, hingga Mahasiswa ke Asmat

Tim dokter, akademisi, dan mahasiswa UI tiba di Bandara Moses Kilangin Timika, Papua (Foto: dok. UI)


Jakarta - Universitas Indonesia (UI) mengirimkan tim pengabdian masyarakat ke Asmat, Papua. Selama sepekan, tim ini akan memberikan pelayanan kesehatan dan gizi serta bantuan logistik bagi masyarakat.

"Ini upaya respons cepat dari kami terhadap permasalahan di Papua dan juga sebagai upaya pendekatan multidisiplin dari kami untuk merumuskan solusi jangka menengah dan panjang untuk permasalahan Papua," ujar Direktur Direktorat Riset & Pengabdian Masyarakat (DRPM) UI Prof Heri Hermansyah, dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2/2018).

Tim yang berjumlah 24 orang ini terdiri dari alumni, tim dokter Fakultas Kedokteran UI, pakar akademisi dari berbagai fakultas di UI, BEM UI, dan Resimen Mahasiswa (Menwa). Mereka akan berada di Kabupaten Asmat pada 16-22 Februari 2018.

Tak hanya memberikan bantuan logistik dan layanan kesehatan, tim juga akan memberikan bantuan berupa Tabung Listrik (TaLis) untuk membantu distribusi listrik ke daerah-daerah Papua. TaLis merupakan inovasi dari dosen FTUI, Dr Chairul Hudaya.

Tim UI juga menggandeng TNI setempat dalam hal distribusi logistik, akomodasi, transportasi, dan pengamanan. Nantinya, tim juga akan memetakan masalah di Papua. Ke depan, tim UI akan menerapkan program Desa Binaan di lokasi tersebut.

"Karena kami ke depannya berencana untuk menerapkan program Desa Binaan di sana. Kami juga berusaha mengirimkan dokter-dokter dan tenaga kesehatan untuk melakukan kegiatan magang ke daerah Papua nantinya," tambahnya.

Heri menambahkan UI Peduli merupakan gerakan pengabdian masyarakat dari UI yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui aplikasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Program ini sudah berjalan sejak 2011 untuk membantu daerah bencana di Indonesia, seperti gempa Aceh, banjir Jakarta, ataupun meletusnya gunung berapi di Bali.

"UI Peduli adalah bentuk pengabdian UI kepada masyarakat, sehingga diharapkan institusi pendidikan tidak menjadi menara gading yang tidak peka dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat," ujarnya.


-- https://news.detik.com/ --

Rural health study released

BALTIMORE — The Maryland Rural Health Association (MRHA) released findings from a year-long comprehensive examination of the rural health-care needs of Maryland. The 2018 Maryland Rural Health Plan encompasses existing county health plans, Community Health Needs Assessments, State Health Improvement Process data, results from a state-appointed study on Maryland's Eastern Shore, and feedback from citizens and health-care professionals in each of Maryland's 18 rural counties.

The 2018 Maryland Rural Health Plan highlighted six areas of need: Access to care, sustainable funding mechanisms for health-care services, care coordination, chronic disease prevention and management, health literacy and health insurance literacy, and outreach and education.

"Many rural residents face structural, economic, and physical barriers to health care, while rural health-care providers seek strategies and opportunities to increase access and services available to their communities," Maryland Department of Health Secretary Robert R. Neall said. "With 25 percent of Marylanders living in rural communities, it is more important than ever to reduce barriers, remove gaps, and increase access to general practitioners, specialists, behavioral health, and oral health providers, as well as urgent care and emergency facilities."

The 2018 Maryland Rural Health Plan outlined several recommendations in three categories: Policy recommendations, system-based recommendations, and individual recommendations.

"The 2018 Maryland Rural Health Plan is a collaborative document that synthesizes the needs of Maryland's most vulnerable populations. MRHA looks forward to taking the recommendations and turning them into real projects to improve Maryland's rural health landscape," said Lara Wilson, executive director of MRHA. "The plan documents needs and serves as a road map to creating healthier rural communities. MRHA will now work with statewide partners to begin actualizing changes based on the outlined findings."

The 2018 Maryland Rural Health Plan was made possible through a collaboration among MRHA, the Maryland Department of Health, the Rural Maryland Council, and the Robert Wood Johnson Foundation. The plan can be viewed and downloaded from the MRHA website, www.mdruralhealth.org/maryland-rural-health-plan/.


-- https://www.wvnews.com/ --

Dinkes Konut Buka Lowongan Dokter Kontrak

LOWONGAN DOKTER - Kepala Dinkes Konut, Nurjannah Efendi bersama tim seleksi dokter kontrak dan para calon dokter kontrak melakukan foto bersama saat mengajukan surat lamaran di Kantor Dinkes Konut.(Jefri/ZONASULTRA.COM).


WANGGUDU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumumkan pembukaan lowongan kerja untuk posisi dokter kontrak di wilayah itu.

Kepala Dinkes Konut Nurjannah Efendi mengatakan, penerimaan dokter kontrak di wilayah itu merupakan upaya Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk meningkatakan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Dikatakannya, khusus untuk rekriutmen dokter kontrak di 2018 ini, pihaknya mengadakan penambahan personil yang sebelumnya 5 orang menjadi 8 orang. Para ahli medis yang lolos nantinya akan ditugaskan di tiap-tiap Puskesmas yang ada di Konut.

"Ini untuk jalur Dinkes saja. Kalau untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konut itu lain lagi, mereka merekrut sendiri juga. Untuk Puskesmas yang belum memiliki dokter tetap akan diisi dan bergandengan dengan Puskesmas yang telah mempunyai dokter, sambil secara bertahap kita merekrut,"kata Nurjannah melalui via telefon, Selasa (6/2/2018).

Selain perekrutan tenaga medis, secara berangsur-angsur pihaknya juga terus meningkatkan fasilitas sarana dan prasaraan baik dari segi infrastruktur bangunan, transportasi maupun alat kesehatan yang ada di lingkup Dinkes itu sendiri maupun Puskesmas.

Menurutnya, hal itu sangat penting untuk mendistribusikan pelanyanan kesehatan yang cepat, tanggap dan maksimal serta menghaturkan kenyamanan kepada masyarakat yang hendak datang berobat.

"Kedisiplinan kerja para ASN di lingkup kesehatan juga menjadi perhatian besar saya. Saya tidak segan-segan berikan tindakan tegas jika terbukti lalai dari tanggung jawab yang di jalankan. Kami adalah salah sektor pendukung untuk kemajuan daerah konawe utara jadi harus tetap fit dan profesional dalam bekerja,"ujarnya.

Di tempat terpisah, tim pantia rekriutemen dokter kontrak Dinkes Konut, Fatima mengatakan, saat ini para calon dokter kontrak yang sebelumnya telah lolos pada seleksi administrasi pemberkasan pada 5 februari, telah memasuki tahapan tes wawancara. Selanjutnya, tim seleksi hasil pembentukan Dinkes Konut ini nantinya akan menilai dari urutan poin tertinggi.

"Sekitar puluhan orang yang ikut tes dari berbagai daerah, mereka ini rata-rata dokter umum. Pendaftarannya sejak tanggal 1 februari kemarin. Sekarang sudah masuk tes wawancara,"ujarnya.

Dikatakan, untuk lingkup Dinkes sendiri tiap tahunnya terus mangadakan penambahan tenaga bidang kedokteran melalui tes perekrutan, untuk mengisi kekosongan di beberapa puskesmas wilayah itu sehingga pelanyanan kesehatan semakin maksimal.

"Yang lama tetap tes lagi. Jadi, dalam tes ini tidak menuntut kemungkinan yang lama akan lolos karena semua tergantung dari poin nilai yang di peroleh. Kedepannya juga pihak Dinkes akan membuka pendaftaran untuk dokter spesialis," tandasnya.


-- https://zonasultra.com --

ACMC psychologist named to rural health committee

WILLMAR — The American Psychological Association has elected ACMC psychologist Dr. Kristi Phillips to sit on the Committee on Rural Health.

The committee's mission is to make sure rural and remote populations are able to achieve optimal health and well-being by ensuring equal protection and respect for those living in rural regions, along with integrating rural perspectives into the association's policy and removing barriers to comprehensive health care.

While on the committee Phillips will work with affiliated psychological associations, federal and state agencies, national and state legislatures and national organizations with an interest in rural populations to advance improved behavioral health care in rural communities.


-- http://www.wctrib.com --

 

1,2 Juta Jiwa Akan Dilibatkan Dalam Survei Kesehatan Daerah

Menkes RI, Nila Moeloek - Photo : Viva.co.id/Diza Liane


Tahun 2018, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan kembali mengadakan Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas), yakni survei lima tahunan yang hasilnya dapat digunakan menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan.

"Riskesdas 2018 rencananya akan dilakukan pada bulan April-Mei 2018. Desain penelitian yang digunakan potong lintang (cross sectional) dengan kerangka sampel blok sensus dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2018 dari Badan Pusat Statistik (BPS)," ujar Menkes RI, Nila Moeloek, ditemui di Harapan Indah, Bekasi, Senin 29 Januari 2018.

Adapun Populasinya adalah rumah tangga di Indonesia di seluruh provinsi dan kabupaten/kota (34 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota). Tak tanggung-tanggung, 1,2 juta jiwa akan menjadi partisipan di survei riset ini.

"Adapun jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 300 ribu rumah tangga atau 1,2 juta individu. Metode pengumpulan data Riskesdas 2018 dilakukan melalui metode wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan," ungkap Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, M. Sairi Hasbullah, di kesempatan yang sama.

Ditambahkan Kepala Badan Litbangkes Kemenkes RI, Siswanto, kegiatan riset tersebut dengan mewawancarai indikator kesehatan masyarakat, pemeriksaan biomedis, serta pemeriksaan gigi. Diharapkan, hasil riskesdas ini mampu menilai perubahan yang terjadi di Tanah Air dalam 5 tahun terakhir.

"Pemeriksaan mencakup seluruh tubuh dan tahun ini kita tambahkan dengan pemeriksaan gigi terkait ragam gangguan pada gigi. Nantinya, kami berharap hasil riset bisa menilai perubahan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) hasil pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota," tutupnya.


-- https://www.viva.co.id/ --

Reinventing the rural health care system


With the health care debate on the forefronts of minds across the nation, often left out of the conversation is the quality of and access to health care in rural communities.

According to a CDC study from 2017,  residents of rural communities are at greater risks of dying from unintentional injuries, cancer, heart disease, stroke, and chronic lower respiratory diseases in comparison to residents of urban areas.

In a new report from the Bipartisan Policy Center and the Center for Outcomes Research and Education, researchers analyzed the barriers to effective and comprehensive health care available to the residents of seven upper Midwestern states such as Minnesota and Nebraska.

A table illustrating key demographics of the seven upper Midwest states analyzed in the report. 

A table illustrating key demographics of the seven upper Midwest states analyzed in the report.  - Courtesy of the Bipartisan Policy Institute


In order to understand the challenges these states faced, a series of interviews with 28 interviews and three roundtable discussions were held, and participants included policy experts, representatives from local colleges and universities, hospital administrators, health care providers, and state and federal officials.

Focusing on both the challenges and potential policy changes, the report highlights what the communities need and how many are regional specific and interdependent upon one another. The study's authors identified four ongoing health care challenges: access to hospitals, the restructuring of health care funding mechanisms, building and supporting the medical workforce, and expanding access to telemedicine technologies. 

Access to hospitals

Due to the unique, sprawling nature of rural areas, the needs of local health care vary per community – some are comprised of aging or low income populations. A common model these rural communities utilize to service their populations is the Critical Access Hospital, which provides patient treatment services on a “reasonable cost basis.” These healthcare centers however were required to “have no more than 25 inpatient beds and must be at least 15 miles by secondary road and 35 miles by primary road from the nearest hospital.” These hospitals are not seen as essential models, and the report suggests the model must be adjusted to fit the needs of individual communities and change must be implemented through policies which meet the “unique strengths, challenges and needs” of each community.

Funding

Rural communities are considered low volume areas due to small population sizes, creating difficulty in funding and payment models. Current federal reimbursement forms are not designed with low-volume areas in mind, and are often excluded from new initiatives. About 80 percent of rural hospital payments come from Medicare or Medicaid, and with lack of reimbursement and potential cuts to federal programs, there could be a substantial impact to regional health care. Communities where programs are in place, however, a lack of communication and coordinated care prevents communities from sustaining a system of improved health care. The report suggests, like the previous section, that each community needs region specific standards and must innovate like their high-volume counterparts.

Supporting and reinforcing the medical workforce

These communities also face difficulties in finding and retaining health care workers. They are often seen as less attractive by potential employees, potentially due to limited employment opportunities and the necessity of rural-specific education. Pipeline programs and creating new workforce are two methods the report suggests to help bolster the workforce population. 

Emerging telemedicine technologies

Patients are reluctant to use telemedicine because of concerns over the type of service it provides. Plus, these communities also face a lack of digital infrastructure – some areas prevent residents from receiving broadband internet. While the report acknowledged these challenges, it recommends using telemedicine to help improve access for patients and allow doctors to connect with other doctors and specialists. 


-- https://www.marketplace.org/ --

Web terkait

WEBSITE MANAJEMEN

 

WEBSITE ISU PRIORITAS
CHPMmrs barumanpel2mbiayakes barupenkedokk bencanakiadeskesmutupel2dii